Terpopuler - Pengamat: Ketua MPR 2019-2024 Sebaiknya Gerindra

INILAHCOM, Jakarta - Perebutan kursi Ketua MPR RI periode 2019-2024 mengerucut kepada Partai Golkar dan Partai Gerindra. Namun, diharapkan posisi Ketua MPR bisa diisi oleh Gerindra sebagai penyeimbang faksi pemerintah dengan oposisi.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research dan Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan sebaiknya posisi Ketua MPR diserahkan kepada Gerindra agar melahirkan keseimbangan dalam demokrasi bangsa.

Sebab, merujuk pada tampuk pimpinan DPD RI yang dijabat La Nyalla Mattalitti dan posisi Ketua DPR oleh Puan Maharani tentu parlemen dikuasai partai koalisi Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

Kini, Bambang Seosatyo (Bamsoet) diusulkan menjadi calon Ketua MPR periode 2019-2024. Tentu, jika Bamsoet yang terpilih menambah posisi partai koalisi menguasai parlemen di Senayan.

“Kalau Ketua DPD La Nyalla, Ketua DPR itu Puan, faksi pemerintah tambah kalau ketua MPR itu Bamsoet. Secara citra, simbol keseimbangan tidak terlihat direbut semua oleh faksi pemerintah," kata Pangi, Rabu (2/10/2019).

Menurut dia, sistem demokrasi yang baik perlu ada perbedaan pandangan dari oposisi. Sebab, DPD dengan DPR sepertinya suara diprediksi serupa yakni minim kritik kebijakan terhadap pemerintah.

Padahal, kata dia, fungsi legislatif utama sebagai pengawas pemerintah. Oleh karena itu, Pangi mengingatkan demokrasi yang baik membutuhkan kubu penyeimbang yang menyuarakan aspirasi oposisi.

"Sebaiknya Ketua MPR diberikan ke Gerindra yang lebih pantas, kalau dikuasai faksi pemerintah akan menjadi buruk. Karena perlemen itu harus berbicara dan berkata-kata, beda suara dengan pemerintah itu akan menjadi vitamin," ujarnya.

Ia mengatakan jika Gerindra selaku partai oposisi mendapatkan jatah Ketua MPR, maka suara oposiis harus disampaikan. Sehingga, kesan tukang stempel pemerintah pada lembaga legislatif tidak menjadi nyata.

"Gerindra sebetulnya secara de jure menyatakan oposisi, meski dari permainan belakangan ini belum ada peran oposisi. Buktinya, semua Undang-Undang disahkan. Jadi, jangan tukang stempel pemerintah," jelasnya. [fad]