Terpopuler - Jokowi Diminta Terbitkan Perppu Selamatkan KPK

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo diminta untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Perppu dianggap sebagai salah satu cara untuk membatalkan Revisi UU KPK.

"Kalau Presiden merasa ada kondisi darurat yang butuh penanganan langsung dan segera, dia bisa keluarkan Perppu tanpa harus meminta pandangan siapapun. Itu kan prerogatif Presiden," kata Peneliti Formappi Lucius Karus di Jalan Tarumanegara, Ciputat, Tangerang Selatan, Minggu (22/9/2019).

Penerbitan UU KPK jauh lebih efektif apabila dibandingan dengan mengajukan judicial review atau gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Lebih cepat prosesnya tidak membutuhkan waktu dan tenaga. Tinggal sikap politiknya jokowi. Jadi itu yang kita tunggu dari Presiden," ujar Lucius.

Selain itu, Lucius Karus pun heran mengapa Presiden Jokowi bisa menampung aspirasi publik untuk meminta DPR menunda proses pembahasan RKUHP, sementara dia sendiri tidak menggunakan hak prerogatifnya untuk menerbitkan Perppu KPK.

"Kalau Jokowi menggunakan aspirasi publik untuk minta DPR menunda proses pembahasan di RKUHP, kenapa sikap yang sama dia tidak lakukan ketika mendengar protes publik terkait UU KPK yang sudah disahkan?" ucap Lucius. [gam]