Terpopuler - China Tempatkan Pejabatnya di 100 Perusahaan

INILAHCOM, Beijing - China menempatkan pejabat pemerintah di dalam 100 perusahaan swasta, termasuk Alibaba

Pejabat pemerintah China akan dikirim untuk bekerja di dalam 100 perusahaan swasta yang bekerja di pusat teknologi Hangzhou, menurut media pemerintah setempat.

Media pemerintah melaporkan pada akhir pekan bahwa Pemerintah Kota Hangzhou akan mentransfer 100 perwakilan ke "perusahaan-perusahaan utama seperti Alibaba, Geely Holdings dan Wahaha."

Daftar lengkap dari 100 perusahaan yang termasuk dalam inisiatif ini tidak dirilis seperti mengutip cnbc.com.

Arahan, yang media katakan adalah bagian dari "Rencana Manufaktur Baru" pemerintah Hangzhou, dilaporkan merupakan upaya untuk meningkatkan manufaktur dan meningkatkan ekonomi lokal di provinsi timur Zhejiang.

Ini adalah strategi terbaru yang menandakan upaya pemerintah China untuk mengubah ekonomi negara. Strategi intinya, Made in China 2025, bertujuan untuk mengejar Cina dengan saingan ekonominya di industri bernilai tinggi seperti robotika dan aerospace.
Alibaba menerima pejabat

Hangzhou, satu jam dengan kereta api dari Shanghai, adalah rumah bagi beberapa perusahaan terbesar China. Kantor pusat global Alibaba, rumah bagi 20.000 karyawan, terletak di kota.

Ketika dihubungi oleh CNBC, raksasa teknologi itu mengatakan arahan baru itu tidak akan mengganggu operasinya.

"Kami memahami inisiatif ini ... bertujuan untuk menumbuhkan lingkungan bisnis yang lebih baik dalam mendukung perusahaan yang berbasis di Hangzhou," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan Senin. "Perwakilan pemerintah akan berfungsi sebagai jembatan ke sektor swasta dan tidak akan mengganggu operasi perusahaan."

Juru bicara untuk pembuat mobil Geely dan produk minuman Wahaha tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Perhatian pada keamanan

Meskipun mengklaim bahwa langkah di Hangzhou tidak lebih dari strategi ekonomi "inovatif", memasukkan pejabat pemerintah ke dalam perusahaan swasta semakin meningkatkan kekhawatiran tentang pengaruh negara di perusahaan-perusahaan Cina.

Di bawah hukum Tiongkok, organisasi dapat dipaksa untuk menyerahkan data kepada negara jika diminta untuk melakukannya.

Raksasa telekomunikasi China, Huawei, telah menjadi pusat debat keamanan internasional karena kekhawatiran bahwa undang-undang ini dapat memungkinkan spionase negara jika perusahaan diizinkan mengakses infrastruktur internet 5G global.

Huawei telah berulang kali membantah klaim yang dibuat menentangnya, tetapi beberapa negara, termasuk Australia, Selandia Baru dan Jepang, telah melarang Huawei memasok komponen untuk jaringan 5G.

AS, yang telah memimpin desakan untuk melarang peralatan Huawei dari kerangka kerja 5G, telah mendesak sekutunya untuk melarang perusahaan dari jaringan domestik mereka, memperingatkan mereka tentang risiko keamanan nasional.

Negara Tiongkok telah membantah klaim bahwa mereka dapat memaksa perusahaan untuk berbagi informasi, tetapi menempatkan ratusan pejabat pemerintah di perusahaan swasta dapat memperbaharui kekhawatiran asing tentang tingkat kekuatan yang dimiliki negara atas perusahaan domestik.