Terpopuler - Ekspor Bijih Nikel Dilarang, China Untung Besar?

INILAHCOM, Jakarta - Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel dinilai menciderai kedaulatan Indonesia sekaligus memenangkan China (Tiongkok) dalam persaingan mobil dunia. Dalam hal ini kendaraan listrik.

Awalnya, pemerintah melarang ekspor bijih mentah nikel sampai 2022 dalam rangka pembangunan smelter dan peningkatan kualitas nikel Indonesia. Tetapi, Kemenko Kemaritiman dan Investasi yang dikomandoi Luhut B Panjaitan mempercepatnya pada 1 Januari 2020.depan.

Pakar ekonomi, Ichsanuddin Noorsy mengatakan, sejauh ini Jepang, Jerman dan Tiongkok merupakan tiga negara yang bersaing tajam di industri mobil listrik. Mereka bersaing dalam menghimpun nikel sebagai bahan baku baterai mobil.

"Tiongkok sendiri sudah menerapkan electric vehicle-nya pada 2025 itu 35 persen. Itu berarti Tiongkok harus segera membutuhkan baterai. Kalau dia mau baterai litium dia butuh nikel sesegera mungkin. Artinya kebijakan tersebut membenarkan ekspor nikel ke Tiongkok, itu sedang menolong Tiongkok memenangkan persaingan antara Jepang dan Jerman," kata Noorsy dihubungi di Jakarta, Kamis (28/11/2029).

Noorsy memastikan, di tengah persaingan tidak sehat antarnegara dan antarkoorporasi saat ini, hanya negara yang dieksplorasi sumber daya alamnya secara mentah yang selalu merugi. Dalam hal perebutan bijih mentah nikel ini, Indonesia adalah negara yang paling merugi.

"Kesimpulannya kebijakan Luhut bukan sekadar menguntungkan Tiongkok, tetapi merugikan Indonesia. Sekarang pertanyaan kenapa Luhut bisa mengeluarkan kebijakan seperti tadi? Ada kepentingan-kepentingan tertentu untuk mengokohkan keberadaan Tiongkok di panggung internasional," jelas dia.

Noorsy juga menilai, kebijakan politikus Golkar itu, membuat lesu penambang nikel berkalori rendah dan berkalori tinggi. Penambang nikel yang punya berkalori rendah di bawah 11%, pasti tidak mau membangun smelter dan mengelola nikel mentah. Pada akhirnya bijih mentah nikel dengan kisaran kalori 11% dijual murah, padahal masih bisa dikelola sebagai litium yang baik "Yang rugi Indonesia karena enggak dapat nilai tambah. Itu dari aspek kebijakan tidak adil," kata dia.

Kebijakan larangan ekspor dianulir sendiri juga membuktikan inkonsisten pemerintah. Sebab, penambang yang sudah membangun smelter dengan modal besar harus merugi sebelum produksi terjadi.

Noorsy juga melihat, kebijakan itu membuat iklim investasi di Indonesia tidak memiliki kepastian. Hal ini juga mengonfirmasi pandangan Bank Dunia terhadap Indonesia sebagai negara yang inkonsistensi terhadap investor karena anomali kebijakannya.

"Itu Bank Dunia lagi-lagi menyebut anda sulit dipercaya investor karena anda tidak konsisten. Jadi walaupun anda buka pintu lebar-lebar buat investor ketika kebijakannya tidak konsisten, anda dibilang sebagai negara yang sulit dipercaya," jelas dia. [ipe]