Terpopuler - Presiden 3 Periode Bikin Jalan Otoritarianisme

INILAHCOM, Jakarta - Ide penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode muncul dalam wacana amandemen UUD 1945.

Meski pimpinan MPR mengatakan ini bagian dari aspirasi publik yang tak boleh dibunuh, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menilai kemunculan wacana ini patut dihentikan sejak awal.

“Wacana ini seperti membuka kotak pandora dan akan memicu diskursus lain yang substansial seperti pemilihan langsung atau oleh MPR, soal bentuk negara bahkan hal yang mendasar lain,” kata Fadli, Minggu (1/12/2019).

Dia menjelaskan, prinsip dasar ketika mendiskusikan kekuasaan dalam konteks demokrasi adalah ‘pembatasan’ dan ‘kontrol’, bukan malah justru melonggarkannya. Fadli mengingatkan, dalam diskusi mengenai kekuasaan, setiap orang bahkan harus dicurigai sebagai “orang jahat” yang perlu dikontrol. Dan ini berlaku juga bagi ‘orang besar’ atau ‘negarawan’. Sehingga, ide penambahan periode jabatan presiden ini tak masuk kriteria untuk bisa didiskusikan lebih jauh. Ide tersebut bahkan harus segera didiskualifikasi dari perbincangan. Harus ditolak sejak awal.

“Kini bahkan ada yang mengusulkan amandemen total UUD 1945, termasuk Pembukaan. Itu kan lontaran yang miskin wawasan. Wacana liar ini bisa menyasar ke urusan dasar negara dan bentuk kesatuan atau federasi,” sindir Fadli.

Dia setuju batang tubuh UUD memang bisa diamandemen oleh anggota MPR. Tapi kebebasan itu tak berlaku bagi Pembukaan (Preambule). Pembukaan UUD 1945 memuat “staatidee” berdirinya Republik Indonesia, memuat dasar-dasar filosofis serta dasar-dasar normatif yang mendasari UUD. Sehingga, mengubah Pembukaan sama artinya dengan membubarkan negara ini. Pembukaan ini seperti naskah Proklamasi, tak bisa diubah. “Kecuali, kita memang ingin membubarkan negara ini dan mendirikan negara baru yang berbeda,” tegas Fadli.

Jadi, meski masyarakat memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi gagasan, namun setiap gagasan yang dilontarkan tidak boleh ngawur. Pernyataan-pernyataan semacam itu menjadi iklan yang buruk bagi rencana amandemen kelima UUD 1945. Publik jadi akan mempertanyakan kompetensi mereka yang akan melakukan amandemen.

Di tengah terus merosotnya indikator demokrasi dan kebebasan sipil di negara kita, setiap upaya yang bisa memberi jalan bagi kembalinya otoritarianisme harus ditutup. “Ide penambahan periode jabatan presiden adalah salah satunya,” katanya anggota Komisi I DPR RI ini.